DPRD Bolsel Gelar Sidang Paripurna LKPJ Tahap II

CahayaTotabuan, Bolsel- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaaang Mongondow selatan menggelar Rapat paripurna Tahap II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan digedung Paripurna DPRD Bolsel, Jum’at 8/5/2020.

Ketua DPRD Ir. Arifin Olii didampingi wakil ketua II Hartati Badu  memimpin sidang paripurna yang dihadiri  anggota DPRD, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru S.Pt, sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy S.STP, asisten I, II sekda, Sekwan DPRD, Pimpinan OPD dan ASN Lingkup Pemda Bolsel.

Juru bicara Pansus pembahasan LKPJ Zulkarnain Kamaru menyampaikan LKPJ ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tahunan, atas pelaksanaan pemerintahan daerah, yang berisi tentang laporan atas implementasi kebijakan pembangunan dan keuangan yang sudah ditetapkan, atau disepakati oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

“LKPJ juga disusun sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran,”

“Pemerintah Bolsel telah memberikan stigma positif dalam pencapaian pembangunan daerah. Olehnya, kami berharap indeks pembangunan manusia (IPM), khusus pendidikan agar lebih menjadi prioritas, seperti memberikan beasiswa baik S1, S2, ke putra-putri daerah,” Ungkap Zulkarnain.

Lanjutnya, Jubir Pansus juga meminta setiap SKPD tetap melakukan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara baik, terukur dan efektif.

“Seperti pendataan bantuan sosial bagi masyakarat, datanya harus valid agar bantuan bisa tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Demikian juga RSUD dalam berikan pelanyan pada masyarakat harus maksimal. Dan untuk ambulance harusnya di gratiskan untuk pasien yang mengunakan BPJS bersubsidi,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada panitia khusus DPRD yang telah berkerja dengan maksimal dalam mengevalusi LKPJ tahun 2019.

“Atas nama Pribadi dan Pemerintah daerah saya ucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang berinteraksi demi kepentingan pembangunan. Apapun bentuk dan dukungan disampaikan, saya pandang sebagai upaya konstruktif dalam semangat membangun daerah”.

Pemda Bolsel salah satunya daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia (BPK RI) selama lima tahun terahir. Dan Penyusunan LKPJ tahun 2019 menekankan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi kenerja urusan pemerintahan daerah.

“Capain kenerja Pemda dijabarlan dalam LKPJ ini meruapakan koordinasi kerjasama dan partisipasi semua stakeholder pembangunan mulai dari pemda, DPRD, Tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai bidang, tugas dan fungsinya masing-masing,” jelasnya.

perlu di akui dari capaian positif, masih belum memenuhi semua harapan, keinginan banyak pihak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan.

“Pemda masih mengalami kendala klasil seperti kurang kuantitas SDM dan sarana dan prasana pendukung yang perlu ditingkatkan,” tutup Bupati. (D-P1)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *